Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Ingin Kurangi Jumlah Pasukan Oranye

Pasukan Oranye
Pasukan Oranye. Foto (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
DETIK-BERITA.NET - Pemprov DKI Jakarta melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, ada wacana untuk mengurangi jumlah personel petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang selama ini dikenal sebagai pasukan oranye.

Gamal mengatakan, wacana ini muncul setelah anggota tim sinkronisasi Anis-Sandi yang diwakili Marco Kusumawijaya mengutarakan, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, berharap masyarakat bisa mengelola sampah secara mandiri.

"Jadi, jumlah personel PPSU itu ke depan enggak perlu sebanyak ini, karena masyarakat diminta mengelola sampah sendiri," ujar Gamal di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/5/2017), dikutip dari laman CNN Indonesia.

Namun, Gamal belum bisa memastikan berapa jumlah anggota PPSU yang akan dikurangi. Terlebih, saat ini setiap kelurahan di DKI Jakarta setidaknya memiliki 40 hingga 50 orang petugas.

"Yang penting sekarang Dinas Lingkungan Hidup memberikan penguatan terhadap regulasi yang ada. Regulasi untuk pengelolaan sampah lingkungan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, kan enggak perlu banyak PPSU," ujar Gamal.

Sementara itu Marco justru membantah isu pengurangan personel petugas PPSU tersebut. Menurut Marco, pihaknya hanya ingin mengurangi sampah pada tingkat rumah tangga. Dia mengatakan, PPSU selama ini tidak mengurusi sampah rumah tangga, tapi sampah di ruang publik.

"Jadi kalau kami bilang mengurangi sampah apakah akan mengurangi PPSU? Ya, belum tentu. Kami belum tahu sampai sejauh apa," ujar Marco, di Balai Kota DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah membangun bank sampah dan insinerator untuk mengatasi sampah yang ada di perumahan. Sampah kerap menumpuk lantaran tak ada pengurus lingkungan yang mengatasi pembuangan sampah.

Karena itu, Ahok menyarankan agar nantinya sampah yang ada di perumahan juga diurus oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Powered by Blogger.